WAWBERITA – Penjabat Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fathoni, M.Si diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Ir S A Supriono menghadiri serta membuka langsung acara pembukaan kick off meeting program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) dan rapat kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) provinsi Sumsel yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Provinsi Sumsel, Senin (18/3/2024).
Sekda Provinsi Sumsel, Ir S A Supriono dalam sambutannya mengatakan, pada acara Kick Off Meeting Program PPSP Provinsi Sumsel Tahun 2024 pertambahan penduduk terutama di kawasan perkotaan memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi permukiman yang baik dan memenuhi syarat agar mampu menunjang kesehatan masyarakat, meningkatkan produktivitas serta daya saing daerah.
Kondisi sanitasi di kabupaten/kota di Provinsi Sumsel belum dapat dikatakan sudah memadai secara kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2024 target sanitasi layak sebesar 93,00 persen dan untuk sanitasi aman sebesar 10,00 persen.
“Sedangkan capaian sanitasi layak tahun 2023 sebesar 80,54 persen, masih di bawah nasional yang capaiannya sebesar 82,36 persen. Sehingga terdapat gap sebesar 1,82 persen,” ujarnya.
Dia menjelaskan, ada beberapa kabupaten/kota dengan capaian akses sanitasi layaknya masih rendah antara lain Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA).
“Kami sampaikan juga bahwa saat ini, di Kota Palembang telah dibangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kota Palembang sejak tahun 2017 dengan target layanan 21.700 Sambungan Rumah. Pembangunan SPALD-T tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR RI), yang kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan antara Keme PUPR RI, Pemprov Sumsel dan Pemerintah Kota Palembang,” bebernya.
Dia menerangkan, adapun tantangan yang ada dan permasalahan sanitasi yang harus kita hadapi yaitu, tingginya target capaian sanitasi di tahun mendatang 2025 – 2045, regulasi yang belum memadai terutama terkait penanganan, terbatasnya pendanaan, minimnya akses terhadap sanitasi layak, minimnya peran serta masyarakat dan belum efisiennya tata kelola dan kelembagaan.
Tantangan utama dalam pencapaian Universal Access adalah padapenganggaran. Untuk memenuhi kebutuhan penganggaran ini, perlu
dilakukan pemutakhiran terhadap dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), sehingga skala program-program yang diusulkan dapat sejalan dengan kebutuhan pencapaian universal access.
“Pendanaan sektor sanitasi tidak hanya dianggarkan di bidangpermukiman dan perumahan saja, namun perlu dianggarkan di berbagaibidang pembangunan, antara lain penanganan kawasan kumuh, pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan, peningkatan kualitas lingkungan, dan sebagainya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Tugas DISPERKIM Provinsi Sumsel, Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., ASEAN.Eng menuturkan, yang melatar belakangi kegiatan ini yakni sesuai dengan isi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional yang mengamanatkan pencapaian target nasional khususnya di bidang air limbah dan persampahan sampai tahun 2024.
Maka dari itu Pemprov Sumsel melalui Pokja PKP menyelenggarakan kick off meeting program PPSP Pokja PKP provinsi Sumsel tahun anggaran 2024. Kick off meeting program PPSP Pokja PKP provinsi Sumsel tahun 2024 ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan kick off meeting tingkat pusat.
“Di mana setelah ini diharapkan kepada kabupaten/kota khususnya yang mengikuti program implementasi SSK tahun 2024 yaitu kabupaten Musi Banyuasin dan OKU Selatan,” ucapnya.
“Kita segera melaksanakan kick off meeting di daerah masing-masing sehingga kegiatan pendampingan implementasi SSK tahun 2024 dapat berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari kick off meeting ini adalah untuk mensinergikan dan sinkronisasi program kegiatan provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan serta implementasi pembangunan sanitasi,” sambungnya.
Selain itu, tindak lanjut pelaksanaan kick off meeting tingkat pusat, persiapan pelaksanaan kegiatan pendampingan implementasi dan pemutakhiran dokumen SSK kabupaten/kota tahun 2024.
Ditambahkannya, adapun materi kegiatan yang disampaikan pada kegiatan ini yakni “Penguatan kapasitas menuju layanan sanitasi aman dan berkelanjutan”. Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi presentasi oleh narasumber, tanya jawab dan diskusi.
Peserta, narasumber, dan moderator peserta kick off meeting program PPSP Pokja PKP Provinsi Sumsel dengan rincian sebagai berikut tim Pokja PKP Provinsi Sumsel sebanyak 13 orang, Narasumber yakni perwakilan dari Bapemas, Kemenkes, Kemendagri, PUPR, Pokja PKP kabupaten OKU Selatan, Mura, dan sebagainya.
“Selain itu juga ada dari Ketua dan anggota Pokja PKP di 17 kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumsel, diantaranya kabupaten Ogan Ilir 10 orang, Ogan Komering Ilir 10 orang, dan masih banyak lainnya,” tandasnya.
