WAWBERITA– Angka Inflasi di Provinsi Sumatera Selatan hingga bulan Oktober 2023 tetap terkendali, yaitu sebesar 2,90 persen (qtq) dan 0,50 persen (mtm). Meski begitu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel Regina Ariyanti menyebut sejumlah upaya tetap dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel dalam pengendalian inflasi.
“TPID Provinsi Sumsel menerapkan strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif dalam pengendalian inflasi,” ucap Regina di Kantor Bappeda Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (7/11/2023).
Regina mengatakan untuk menjamin ketersediaan pasokan, pihaknya terus melakukan sidak ke pasar-pasar. Kemudian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel juga memasifkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) demi ketahanan pangan rumah tangga serta monitoring harga kebutuhan pokok.
“Sedangkan keterjangkauan harga, TPID Provinsi Sumsel melakukan gerakan pasar murah serentak nasional dengan menjual aneka komoditas pangan strategis kepada masyarakat,” jelas Regina.
Regina mengatakan, TPID Sumsel terus menjamin kelancaran distribusi melalui koordinasi TPID bersama stakeholder terkait. Termasuk dalam hal pengangkutan logistik.
“Kelancaran distribusi logistik juga terus dipantau agar tidak terjadi kekurangan stok di pasar yang dapat memincu kenaikan harga akibat kelangkaan pasokan” ucap Regina.
Selanjutnya, TPID Sumsel juga terus melakukan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, dilakukan rapat koordinasi secara rutin oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), TPID Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota.
“TPID juga kerjasama Bank Indonesia dengan Bulog Divre Sumsel dalam mendukung Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan,” ujarnya.