WAWBERITA,Palembang – Prof. Dr. Didik Susetyo.,SE.,M.Si, dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discuss yang dilaksanakan oleh Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) dan Forum Jurnalis Parlemen (FJPP, dengan tema “Implikasi Capaian WTP Terhadap Transparasi dan Membangun Kepercayaan Publik Jelang Pemilihan Kepala Daerah”di cafe Remington, Palembang, Sabtu (15/6).
Selain Prof. Dr. Didik Susetyo sebagai narasumber, ada juga Dr M Thamrin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik (FISIP) Universitas Sriwijaya (Unsri), dan Ketua Fordes Bagindo Togar.
Prof. Dr. Didik Susetyo, menjelaskan bahwa WTP adalah indikator yang digunakan BPK dalam memeriksa laporan keuangan di negara Indonesia. WTP yang didapatkan oleh oleh pemerintah daerah kota Palembang, secara politis peran penting PJ Walikota Ratu Dewa bahwa Pemkot Palembang sukses raih WTP dan BPK RI Sumsel tahun 2023, dimana tahun sebelumnya 2022 juga mendapat wajar dengan pengecualian (WDP).
Didik juga menyarankan opini WTP atas pemeriksaan pengelolaan keuangan menjadi penting sebagai tolak ukur keberhasilan dan memiliki berbagai implikasi termasuk politik.
Sementara itu, Ketua Fordes Bagindo Togar menilai bahwasanya WTP harus menjadi cerminan bagi pemimpin dan kepala daerah yang mampu dalam meraih predikat WTP baik tanpa direkayasa dan tanpa menggunakan harga .
“ Maka jadikan WTP ini menjadi acuan dalam memilih kepala daerah kedepan siapapun itu,” ucapnya.
Bagindo menegaskan APBD adalah milik rakyat, dan masyarakat jangan mudah tergadai dengan uang yang kecil dalam memilih pemimpin dan kepala daerah kedepan.
Bagindo menyarankan untuk mencari seorang pemimpin harus melihat track record dan porto polio mereka pantas enggak menjadi pemimpin untuk lima tahun kedepan.
“Jangan tiba tiba muncul menjadi bintang iklan, kita pilih yang benar benar mempunyai kapabilitas untuk kota Palembang, kalau ada pemimpin Palembang masih mengangkat isu banjir, macet dan soal sampah tinggalkan masak bicara banjir, bicara sampah,”kata Bagindo Togar.
Ia melihat elit-elit di Palembang dan Sumsel dia nilai belum mampu menjadikan Palembang provinsi dan Palembang menjadi magnet bagi daerah lain , padahal Palembang terutama Sumsel harus dibangun untuk menjadi kota masa depan, moderen dan terbuka dan muatan partisipasinya tinggi.
“ Kita sudah 11 tahun kota ini stagnan, provinsi 5 tahun stagnan, enggak ada kemajuan tapi jalan di tempat , jalan seperti siput, jalannya jalan keong gitu , punya anggaran tapi tidak punya terobosan dalam membangun seperti daerah lain, jadi mari kita cari pemimpin untuk Sumsel untuk lima tahun yang mempunyai terobosan dan cari pemimpin Palembang yang bisa menggaransi untuk tidak lagi terjebak dalam isu banjir , macet, sampah tadi , itu sudah jadul, itu pemimpin tingkat kelurahan tidak layak, mari cari pemimpin Palembang yang real perubahan , tidak main main perubahan tapi serius perubahan,” katanya.
