WAWBERITA – Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, pada masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 hari ini (10/8), melakukan kunjungan kerja Reses ke Mapolda Sumatera Selatan.
Tim Komisi III DPR RI Dipimpin Wakil Ketua Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H beserta rombongan salah satunya putri daerah asli Sumatera Selatan Siti Nurizka Puteri Jaya, SH.,MH disambut langsung Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol.A.Rachmad W.SIK.
Habiburokhman fraksi Gerindra mengatakan kunjungan kerja dalam masa sidang ke lima tahun 2023 guna mendengarkan langsung masukan-masukan terkait penanganan-penanganan yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum di Sumatera Selatan.
“Kami sekaligus melakukan tugas konstitusional kami sebagai anggota komisi III DPR RI yaitu tugas pengawasan, registrasi dan tugas anggaran yaitu untuk mengetahui apakah anggaran yang kami berikan kepada mitra sudah betul-betul sampai ke daerah,” ungkapnya.
Kemudian, anggota DPR RI asal Sumatera Selatan Siti Nurizka Puteri Jaya menyebutkan hasil monitoring yang diterima dipusat apakah benar-benar sudah diterapkan di tingkat daerah, baik yang perlu dievaluasi ataupun ditingkatkan.
″Ada beberapa permasalahan yang menarik di sini khususnya terkait mafia tanah yang banyak terjadi di Sumatera Selatan yang saat ini menjadi perhatian kita saat ini terkait kasus itimidasi yang di alami oleh Kepala Desa Perambahan Baru yang di itimidasi oleh oknum dari sebuah perusahaan,” tuturnya.
“Oleh karna itu kita harus memberikan atensi khusus terhadap permasalahan ini permasalahan ini harus kita cari benang merahnya jangan tergantung belum memiliki sebuah keputusan tetap, dipastikan saja untuk melibatkan semua unsur dan instansi terkait karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jangan sampai warga kita kebingungan terhadap status lahan mereka sehingga menyebabkan mereka terhambat menentukan arah nasib mereka” tegas Siti Nurizka.
Sementara, Kapolda Sumsel Irjen Pol.A.Rachmad W.SIK. melaporkan pihaknya mempunyai strategi khusus, dalam mengatasi mulai dari mafia tanah masalah tindak pidana serta kasus 3C narkoba,ilegal drilling dan vaksinasi.
“Serta akan memfasilitasi mediasi kedua belah pihak antara kepala desa Perambahan Baru dan Perusahaan tersebut serta mencari jalan keluarnya,”ungkapnya.(*)
